Sail 7 Ocean - Rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan tiga angka nol di mata
uang rupiah dari Rp 1.000 jadi Rp 1 masih terkendala dalam penyusunan
undang-undang di DPR. Bank Indonesia (BI) menegaskan rencana ini tak molor namun memang belum ada jadwal yang pasti soal kapan pelaksanaannya.
"Program
redenominasi bukan molor tapi memang belum ada jadwal pastinya," kata
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas ditemui disela acara
Pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah di Lapangan Silang Monas, Minggu
(17/11/2013).
Ia mengakui meskipun rancangan undang-undang soal redenominasi sudah masuk dalam prioritas di DPR namun pembahasannya tak mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan.
"Redenominasi itu kan dasarnya harus ada undang-undang, walau sudah menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini tapi kan masih di DPR, DPR sendiri kan khususnya bidang keuangan masih banyak undang-undang yang dibahas," kata Ronald.
Ronald mengatakan implementasi mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1 masih harus melihat kodisi perekonomian dunia yang belum stabil. "Kondisi perekonomian juga harus stabil dulu ketika menerapkan redenominasi, sementara sekarang kan global ekonomi belum stabil," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan tahun depan Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan pembahasan UU Redenominasi tak akan berjalan mulus.
"Apalagi tahun depan kan tahun Pemilu, ada pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden," ungkapnya.
Ia mengakui meskipun rancangan undang-undang soal redenominasi sudah masuk dalam prioritas di DPR namun pembahasannya tak mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan.
"Redenominasi itu kan dasarnya harus ada undang-undang, walau sudah menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini tapi kan masih di DPR, DPR sendiri kan khususnya bidang keuangan masih banyak undang-undang yang dibahas," kata Ronald.
Ronald mengatakan implementasi mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1 masih harus melihat kodisi perekonomian dunia yang belum stabil. "Kondisi perekonomian juga harus stabil dulu ketika menerapkan redenominasi, sementara sekarang kan global ekonomi belum stabil," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan tahun depan Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan pembahasan UU Redenominasi tak akan berjalan mulus.
"Apalagi tahun depan kan tahun Pemilu, ada pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden," ungkapnya.
Sumber : www.detik.com
PENAWARAN KHUSUS UNTUK ANDA
